MAKALAH
ILMU
SOSIAL DASAR
ILMU
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
DISUSUN OLEH KELOMPOK 8
1.
Putra Saparingga (2113010)
2.
Desva Ariasanti (2113039)
3.
Ratna Sari (2112040)
4.
Ameliana (2113048)
DOSEN PENGAMPU:
Jamiludin M.Pd
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP-PGRI LUBUKLINGGAU
TAHUN AKADEMIK 2015
BAB
I
PENDAHULUAN
1.
Latar
Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses
mutlak yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan seluruh bangsa tersebut. Hal ini di Indonesia yang salah satunya
sebagai negara yang berkembang masih mengalami ketertinggalan dibandingkan
dengan negara-negara industri maju dalam pembagunan ekonominya yang masih
mengharuskan pemerintah untuk mengambil peranan sebagai motor penggerak
pembagunan ekonomi nasional.
Pembangunan
ekonomi di negara berkembang memiliki kesamaan dengan negara-negara maju yang
dimana membutuhkan beberapa faktor yang menjadi modal pembangunan, yaitu sumber
daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan tingkat teknologi.
Tetapi kenyataannya di negara-negara berkembang faktor dari pertambahan penduduk
menjadi faktor tambahan pertumbuhan ekonomi.
Pertambahan
jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong
maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Apabila laju pertumbuhan sama
dengan tingkat pertambahan penduduk maka akan terjadi stagnasi ekonomi. Dan
apabila pertumbuhan lebih lambat dari pertambahan penduduk maka akan terjadi
kemunduran dalam ekonomi.
Berdasarkan
latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut
mengenai ilmu ekonomi dan pembangunan.
2.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang
diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1)
Apa yang
dimaksud dengan sistem ekonomi dan sosial?
2)
Apa yang
dimaksud dengan ilmu ekonomi dan pembangunan serta masalah yang mengikutinya?
3)
Apa yang
dimaksud dengan sistem ekonomi pancasila?
3.
Tujuan
Penulisan
Berdasarkan latar belakang
diatas maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut:
1) Untuk
memahami dan menghayati sistem ekonomi dan sosial.
2) Untuk
memahami dan menghayati ilmu ekonomi dan pembanguan serta masalah pembanguan
ekonomi.
3) Memahami
dan menghayati sistem ekonomi pancasila.
BAB
II
ILMU
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
A.
SISTEM
EKONOMI DAN SOSIAL
1.
Sistem
Ekonomi
1) Pengertian
Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk
mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang
dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka
mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.
Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan
tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen,
pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi,
distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan
yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.
Sedangan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat
diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan
apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how,
dan for whom).
Pembedaan sistem
ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:
·
Sistem
pemilikan sumber daya
·
Derajat
kompetisi dan penerimaan imbalan atas kerja
·
Peran
pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan perekonomian
2)
Macam-Macam Sistem Ekonomi.
Ada berbagai macam sistem ekonomi di
dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam sistem
ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa
faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Ada tidaknya campur tangan
pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
b. Sistem pemerintahan yang dianut
suatu negara.
c. Kepemilikan negara terhadap
faktor-faktor produksi.
d. Sumber daya yang ada dalam suatu
negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.
Dari ke-empat faktor tersebut, timbul lah berbagai macam
sistem ekonomi, diantaranya:
a) Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem
ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan
ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun
dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.
Ø Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional
·
Belum
adanya pembagian kerja yang jelas.
·
Ketergantungan
pada sektor pertanian/agraris.
·
Ikatan
tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
·
Teknologi
produksi sederhana.
Ø Kelebihanan sistem ekonomi
tradisonal
·
Menimbulkan
rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.
·
Pertukaran
secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.
Ø Kekurangan sistem ekonomi
tradisional
·
Pola
pikir masyarakat secara umum yang masih statis.
·
Hasil
produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja
secara apa adanya.
b) Sistem Ekonomi Terpusat/Komando
(Sosialis)
Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana
pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan
kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut
sistem ini antara lain : Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas
negara Uni Soviet).
Ø Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat
·
Kegiatan
perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan
pemerintah dengan peraturan negara.
·
Hak
milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam
berusaha tidak ada.
·
Alat-alat
produksi dikuasai oleh negara.
Ø Kelebihan sistem ekonomi terpusat
·
Pemerintah
lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
·
Pemerintah
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
·
Kemakmuran
masyarakat merata.
·
Perencanaan
pembangunan lebih cepat direalisasikan.
Ø Kekurangan sistem ekonomi terpusat
·
Adanya
pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi
diprakarsai oleh pemerintah.
·
Adanya
pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh
pemerintah.
·
Anggota
masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta
memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
·
Pemerintah
bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh
pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.
c) Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem ekonomi
liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya
bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari
pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire.
Negara-negara
yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis,
Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem
ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
Ø Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
·
Diakuinya
kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
·
Diakuinya
kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
·
Dalam
melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
Ø Kelebihan sistem ekonomi liberal
·
Adanya
persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
·
Campur
tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan
lebih luas bagi pihak swasta.
·
Produksi
didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.
·
Pengakuan
hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.
Ø Kelebihan sistem ekonomi liberal
·
Adanya
praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
·
Persaingan
tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
·
Timbulnya
praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang
sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.
d)
Sistem Ekonomi
Campuran
Sistem
ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan
ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian
yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat
terhadap sumber daya ekonomi.
Ø Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
·
Adanya
pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
·
Mekanisme
kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan
berbagai kebijakan ekonomi.
·
Hak
milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan
umum.
Ø Kelebihan sistem ekonomi campuran
·
Sektor
ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan
masayarakat.
·
Hak
individu/swasta diakui dengan jelas.
·
Harga
lebih mudah untuk dikendalikan.
Ø Kekurangan sistem ekonomi campuran
·
Peranan
pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
·
Timbulnya
KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak
sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan
sedikit sekali pengawasannya.
e)
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekoomi Indonesia dikenal sebagai Demokrasi
Ekonomi adalah Sistem Ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Pda sistem ini,
kegiatan produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau
kepemilikan oleh anggota-anggota masyarakat. Motivasi kegiatan ekonominya
adalah untuk kemakmuran masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan
keselarasan, keserasian serta keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:
Faktor Internal
|
Faktor Eksternal
|
·
Lembaga ekonomi
·
Sumber daya ekonomi
·
Faktor produksi yang dimiliki
|
·
Falsafah Pancasila
·
Landasan Konstitusional UUD 1945
·
GBHN
|
·
Ligkungan ekonomi
·
Organisasi dan manajemen
|
·
Keadaan kondisi politik
·
Kepastian hokum
·
Masyarakat dalam arti luas
·
Pemerintah
|
|
2. Sistem
Sosial
Istilah sistem bagi
masyarakat umum biasanya diartikan sebagai suatu cara yang menyangkut teknis
melakukan sesuatu. Apabila ditinjau dari sudut sosiologis, istilah ini
mengandung pengertian sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang
saling bergantungan antara satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang utuh.
Dalam buku Pokok-pokok
Teori Sistem yang disusun oleh Tatang M. Amirin (1986) menyatakan bahwa istilah
sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema” yang mempunyai arti sebagai
berikut:
1) Suatu
keseluruhan yang hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian (“whole
compounded of several parts”-Shrode dan Voich, 1974:115).
2) Hubungan
yang berlangsung di antara satuan-satuan atau
komponen secara teratur (“an organized, functioning relationship among
units or component”-Awad, 1979:4”).
Secara lengkap Shrode
dan Voich mendefinisiskan sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling
berkaitan, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling
mendukung yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi
pada lingkungan yang kompleks.
Atas dasar pendapat
tersebut kemudian Amirin menyimpulkan bahwa istilah sistem mengandung arti
sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan
merupakan satu keseluruhan (a whole).
Istilah sistem
mempunyai banyak pengertian, di antaranya:
a. Mengandung
pengertian sebagai himpunan benda-benda yang saling bergantungan satu sam lain,
misalnya hubungan abtara platina, karbulator, busi dan bensin pada kendaraan
bermotor.
b. Sistem
yang menunjuk pada hubungan antar organ tubuh manusia, misalnya sistem syaraf.
c. Mengandung
pengertian sebagai himpunan unsur-unsur kebudayaan, yaitu himpunan gagasan
(ide), perasaan dan karsa yang terorganisir.
d. Mengandung
pengertian sebagai cara atau metode tertentu yang biasanya dipergunakan dalam
rangka memecahkan masalah tertentu yang berhubungan dengan pembuktian suatu
hipotesis. Misalnya, metode penelitian dengan sistem wawancara.
e. Mengandung
pengertian struktur atau skematika, pengelompokan dan sebagainya. Misalnya,
pengorganisasian (pembagian kerja dalam suatu organisasi).
Dalam telaah tentang
hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, digunakan istilah sistem
sosial. Sistem merupakan konsep yang paling umum dipakai oleh kalangan ahli
sosiologi dalam mempelajari dan menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok
atau dalam organisasi sosial. Sama halnya dengan kesatuan komponen dalam
pengertian sistem, kelompok masyarakat merupakan kesatuan utuh yang terdiri
dari individu-individu sebagai bagian-bagian yang saling bergantungan.
Menurut Alvin L.
Bertrand (1980), menyatakan bahwa dalam suatu sistem sosial paling tidak harus
terdapat dua orang atau lebih yang mana di antara keduanya terjadi interaksi
yang mempunyai tujuan dan memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan
bersama yang dipedominya.
Sistem sosial pada
dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang menurut
standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu pedoman pada norma-norma
sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang (1985), bahwa inti dari setiap sistem sosial
adalah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan. Konstaan artinya apa yang
terjadi kemarin merupakan perulangan dari yang sebelumnya dan besok akan diulang
kembali dengan cara yang sama. Di dalam sistem sosial terdapat prinsip-prinsip
tertentu yang berhubungan dengan keseragaman anggapan tentang kebenaran
sehingga keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin.
B.
ILMU
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1. Ilmu
Ekonomi
1)
Pengertian
Ilmu Ekonomi
Menurut Albert L. Meyers (Abdullah, 1992: 5) ilmu
ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan
manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah; pertama, tentang
“kebutuhan” ⎯ yaitu suatu keperluan manusia terhadap
barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam
jumlah yang tidak terbatas. Kedua, tentang” pemuas kebutuhan” yang
memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya. Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey
(1981: 5) yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, yaitu karena adanya suatu
kenyataan yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa
jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang-barang dan jasa-jasa
sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas.
Ahli ekonomi lainnya yaitu J.L. Meij (Abdullah,
1992: 6) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke
arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis, karena ditinjau dari aspek
ekonomi di mana manusia sebagai mahluk ekonomi (Homo Economicus) pada
hakekatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran.
Kemudian Samuelson dan Nordhaus (1990: 5)
mengemukakan “Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan
masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi,
untuk kemudian menyalurkannya ⎯ baik saat ini
maupun di masa depan ⎯ kepada berbagai
individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Samuelson
bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana
orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau
terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke berbagai
anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi.
Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas
walaupun kalimatnya berbeda, namun tersirat bahwa pada hakikatnya ilmu
ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam
mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber
daya produksi yang sifatnya langka/terbatas itu. Dengan kata lain yang
sederhana bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek
ekonomi dan tingkah laku manusia.
2.
Ilmu
Ekonomi Pembangunan
Ilmu ekonomi pembangunan
(development economics) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari ilmu
ekonomi tradisional. Selain mengupas cara-cara alokasi sumber daya seefisien
mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan
juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan
kelembagaan, baik yang terkandung dalam sektor swasta maupun pemerintah.
Jangkauan atau cakupan ilmu ekonomi
pembangunan itu lebih luas dari ilmu
ekonomi neoklasik tradisional atau bahkan ilmu ekonomi politik. Logika yang
utama adalah, karena ilmu ekonomi pembangunan tersebut langsung berkaitan
dengan keseluruhan proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural
dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan kemajuan ekonomi yang
benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien. Bertolak dari kenyataan
tersebut, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, ilmu ekonomi
pembangunan menganggap penting serta mengakui manfaat peranan pemerintah yang
lebih besar dalam berbagai tingkatan perumusan dan perencanaan ekonomi serta
pelaksanaannya secara terkoordinasi demi mengarah pada transformasi ekonomi
yang diinginkan. Keberhasilan transformasi itu sendiri diakui sebagai elemen
penting dalam keseluruhan proses dan studi pembangunan ekonomi.
3.
Masalah Ekonomi Pembangunan dan Cara
Mengatasinya
1)
Masalah ekonomi pembangunan
a. Masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
b. Masalah ketidakstabilan ekonomi
c. Masalah pengangguaran
d. Masalah inflasi
e. Masalah
neraca perdagangan dan pembayaran
2)
Cara mengatasinya
Adapun cara atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi
masalah ekonomi pemabangunan anatara lain sebagai berikut:
a. Cara mengatasi masalah pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi di indonesia
a) Meningkatkan
mutu pendidikan yang layak kepada masyarakat.
b) Pemberantasan
Korupsi
c) Membuka
usaha mandiri
d) Mengatasi
pengangguran
e) Mengembangkan
NPM Mandiri.
b. Cara mengatasi ketidakstabilan ekonomi.
Disetiap
negera ketidakstabilan ekonomi kerap terjadi, namun ketidakstabilan ini harus
segera ditindak lanjuti dengan adanya upaya-upaya untuk memperbaikinya.
Upaya-upaya tersebut adalah:
a) Pemberdayaan ekonomi yang dimaskud
adalah untuk menstabilkan perekonomian dalam ruang lingkup kecil adalah
pengembangan kegiatan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro (LKM) dan
pengembangan usaha kecil mikro (UKM).
b) Membuka
lapangan kerja dan lebih banyak mengadakan padat karya, jadi dengan adapnya
lapangan kerja yang memadai dan lebih diutamakan padat karya maka akan membantu
untuk mengurangi pengganguran. Sehingga yang tadinya tidak dapat pekerjaan
sekarang dapat bekerja dan bisa berproduktifitas. Dengan ini maka juga akan
berdampak pada pendapatan perkapita suatu negara, karena semakin tingginya
angkatan kerja yang bekerja maka akan tinggi pula peningkatan
perkapitanya.
c) Menghilangkan
sifat konsumtif dan lebih bersikap hemat untuk sumber daya alam yang belum
ditemukan penggantinya atau lebih kreatif untuk menciptakan barang pengganti,
sehingga dengan peningkatan kebutuhan dan sumber daya alam mampu berjalan
dengan seimbang.
d) Pemerintah
lebih bijak dalam menetapkan UMR dengan mempertimbanngkan kebutuhan dan hajat
hidup masyarakatnya, sehingga kebutuhan dapat digunakan semaksimal mungkin sehingga
kesejahteraan masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.
e) Bagi
pemerintah lebih banyak membuka pelatihan On The Job Training, dengan adanya
pelatihan untuk masyarakat yang kurang terampil, maka bisa menjadikan kegiatan
tersebut sebagai pelatihan untuk mendapat pekerjaan.
f) Bagi
pemerintah dapat mengorientasikan pembangunan lebih di fokuskan pada
infrastruktur yang bernilai tambah tinggi, baik dalam sector industry maupun
pangan, sehingga mungkin dapat menjadikan negara kita tidak hanya sebagai pengimpor
namun sebagai pengekspor terlebih bahan mentah.
c.
Adapun cara-cara untuk
mengatasi pegangguran antara lain sebagai berikut.
a) Memperluas
kesempatan kerja, dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian,
industri, perdagangan, maupun jasa.
b) Meningkatkan
kualitas pendidikan, sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi
tenaga yang terampil.
c) Meningkatkan
kualitas tenaga kerja, dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui
pendidikan formal dan nonformal.Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri,
melalui penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
d) Mendorong tumbuh kembangnya
usaha-usaha atau industri rumah tangga.
e) Memberikan
peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
d. Inflasi. Cara
mengatasi inflasi:
a)
Pemerintah berusaha menekan
inflasi serendah-rendahnya karena inflasi tidak dapat dihapuskan sama sekali.
b) Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar
dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.
c) Kebijakan
moneter dengan cara bank sentral
untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan terjadi perubahan
jumlah uang yang beredar.
d) Memperkuat politik diskonto (discount policy), yaitu
politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikan
dan menurunkan tingkat bunga.
e) Kebijakan pasar terbuka (open market policy) yaitu
dengan jalam membeli atau menjual surat-surat berharga.
f) Menentukan cash ratio yaitu angka perbandingan minimum
antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan jumlah uang giral (cek.giro
dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.
g) Menurunkan
cadangan minimum sehingga jumlah uang yang beredar cenderung naik dan
sebaliknya jika cadangan minimum dinaikan jumlah uang yang beredar cenderung
turun.
e. Langkah-langkah
pemerintah dalam menyelesaikan masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:
a) Kebijakan
agar investasi dilakukan dengan porsi agar bisa ekspor sehingga neraca
perdagangan kita lebih terkendali.
b) Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan
pengeluaran pemerintah/ anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
c) Kebijakan
moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/ bank sentral dalam
penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran
agregat.
d) Kebijakan
segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan
lebih murah.
e) Kebijakan
Neraca PembayaranMerupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan
neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar.
C.
SISTEM
EKONOMI PANCASILA
Sistem
adalah serangkaian aturan kerja berantai yang digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu sehingga sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri bermakna serangkaian
aturan kerja berantai di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
sebagai falsafah yang paling dasar.
Ekonomi
Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics)
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi
negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi
rujukan setiap orang Indonesia.
Jika
Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu (1)
etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5)
keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau
sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat
sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi
Pancasila.
Sistem
Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan
ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral
Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai
semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara
pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang
ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan,
nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi
kerakyatan, dan keadilan.
BAB
III
PENUTUP
1.
Kesimpulan
Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk
mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang
dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka
mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sedangkan sistem
sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang
menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu pedoman pada
norma-norma sosial.
Ilmu ekonomi pembangunan
(development economics) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari ilmu
ekonomi tradisional. Selain mengupas cara-cara alokasi sumber daya seefisien
mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan
juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan
kelembagaan, baik yang terkandung dalam sektor swasta maupun pemerintah.
Masalah ekonomi pembangunan diantaranya, yaitu:
·
Masalah
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
·
Masalah
ketidakstabilan ekonomi
·
Masalah
pengangguaran
·
Masalah
inflasi
Selain itu
adapula istilah sistem ekonomi pancasila, yaitu serangkaian aturan
kerja berantai di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
sebagai falsafah yang paling dasar.
2.
Saran
Semoga
dengan makalah ini pembaca dapat lebih memahami lagi mengenai ilmu ekonomi dan
pembanguanan. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.
DAFTAR
PUSTAKA
http://dodirullyandapgsd.blogspot.com/2014/09/cara-mengatasi-masalah-ekonomi-masalah.html. Diakses
pada tanggal 4 April 2015
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Pancasila.
Diakses pada tanggal 4 Maret 2015
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2836/Indikator%20Pembangunan.pdf?sequence=1. Diakses pada tanggal 9 Maret 2015
http://www.slideshare.net/AidaMudjib/sistem-ekonomi-pancasila-34990710. Diakses pada tanggal 5 April 2015
http://www.slideshare.net/ramalaskarkutai3/sistem-sosial-32481756. Diakses
pada tanggal 4 April 2015
https://yuanfachrulamanda.wordpress.com/2011/11/17/ilmu-sosial-dasar-dalam-bidang-ekonomi-dan-politik-2/. Diakses
pada tanggal 4 April 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar